Info Layanan Oleh Penyedia Jasa Layanan Selular dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia harus bangga menempati peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 238,452,952 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh puluh lima juta orang atau sekitar empat belas persennya merupakan pengguna Telepon Selular (ponsel). Untuk negara berkembang dan negara yang pendapatan perkapitanya termasuk Lower Middle Income Country jumlah tersebut termasuk dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi dikemudian untuk terus bertambah. Penggunaan ponsel sendiri bagi beberapa kalangan di Indonesia sudah sebagai kebutuhan primer. Tidak sedikit orang termasuk penulis yang merasa lebih baik ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan ponsel. Pada taraf ini, apa bila terjadi sesuatu pada ponsel sudah merupakan sedikit bencana bagi pemiliknya.

Latar belakang mengapa ponsel begitu penting dalam kehidupan sosial saat ini cukup beragam, salah satunya adalah karena ponsel merupakan media informasi dan telekomunikasi yang relatif murah, cepat dan up-to-date serta sifatnya yang dua arah, artinya dengan adanya ponsel, informasi diperoleh si pengguna secara lebih lengkap, lebih informatif dan lebih aktual. Mari coba kita bandingkan dengan penggunaan pager yang pernah booming kira-kira dua belas tahun lalu.

Demikian dapat dipahami, unsur terpenting dari keberadaan suatu ponsel adalah informasi yang disalurkan melalui media ponsel itu sendiri. Informasi dalam hal ini memiliki cakupan yang luas termasuk tetapi tidak terbatas informasi berupa suara, gambar, teks, video, dan data. Keberadaan posel sebagai media informasi yang penggunaannya semakin kompleks serta meiliki cakupan luas dalam kehidupan masyarakat ternyata juga dimaanfaatkan sebagai media promosi yang efektif bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk barang atau jasanya.

Tampaknya hal ini juga telah disadari oleh provider atau Penyedia Jasa Layanan Selular (PJLS) di Indonesia untuk mempromosikan produk barang atau jasa terkait layanan selularnya. Promosi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan selular ini terkadang berkedok sebagai Info Layanan. Masalanyah, keberadaan info layanan ini tidak selamanya bermanfaat bagi pengguna jasa selular, karena tidak sedikit dari info layanan tersebut tidak memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan secara langsung. Hal ini tentu terkait dengan hak konsumen yang menggunakan jasa dari penyedia layanan selular tersebut. Untuk itu perlu dikaji katiannya antara promosi barang atau jasa berkedok info layanan dengan hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen sesungguhnya telah lama dikenal dalam sistem perundang-undangan Indonesia meskipun aturannya tersebar diberbagai undang-undang, antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang melindungi hak konsumen untuk mendapatkan ukur yang terstandardisasikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Tersebarnya perlindungan konsumen kedalam beberapa peraturan perundang-undangan telah mempersulit konsumen untuk mengetahui hak-haknya terhadap pelaku usaha, untuk itu perlu dibentuk suatu undang-undang khusus yang menjadi lex specialis dari berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Pada tanggal 9 April 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disahkan, dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999.

Terhitung hingga saat ini, usia UUPK telah mencapai delapan tahun. Sekalipun telah lewat delapan tahun sejak diundangkan, tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui kehadiran undang-undang ini. Selain itu, tidak semua konsumen mengetahui hak-haknya. Sebagian besar konsumen baru mengetahui hak-haknya setelah terjadinya sengketa konsumen. Kondisi semacam ini juga didukung oleh kultur bangsa Indonesia yang pada dasarnya tidak suka membesar-besarkan permasalahan yang menimpa dirinya. Sehingga ketika suatu kondisi konsumen menderita kerugian yang disebabkan oleh produsen, konsumen tersebut memilih sikap diam dan tidak mempermasalahkannya.

Tujuan utama dari dibentuknya UUPK ini antara lain adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen (Pasal 3 huruf b UUPK). Artinya, ketika konsumen ingin atau telah memperoleh barang atau jasa dari pelaku usaha, Ia memiliki hak dalam memilih produk barang atau jasa apa yang cocok baginya, konsumen juga dapat menentukan apakah barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan barang atau jasa yang dibutuhkan olehnya atau tidak, serta konsumen juga dapat menuntut haknya kepada pelaku usaha atau barang atau jasa yang diperolehnya.

Salah satu hak dasar dari konsumen yang diatur oleh UUPK dapat kita temukan di dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

Pasal 4
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Sayang sekali dalam Penjelasan UUPK tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “hak atas kenyamanan”. Sifat nyaman merupakan salah satu sifat yang subjektif, artinya kenyamanan bagi seseorang belum tentu nyaman bagi orang lain. Namun demikian, secara umum kata “nyaman” yang dalam padanan bahasa Inggrisnya adalah comfortable dapat diartikan sebagai kondisi yang menyenangkan. Sebagai contoh, apabila seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya secara terus-menerus, hal tersebut akan membuat dirinya tidak nyaman atau berada pada kondisi yang tidak menyenangkan.

Hak atas kenyamanan ini sangat terkait erat tema pembahasan kita, yaitu Info Layanan oleh Penyelenggara Jasa Selular. Info layanan yang datang melalui fasilitas Short Message Service, isinya beragam. Mulai dari informasi terkait program promosi yang diselenggarakan oleh PJLS, informasi mengenai Launching Album terbaru suatu grup musik yang menjadi icon dari PJLS tersebut, informasi mengenai ring back tone, sampai informasi mengenai missed call. Dari serangkaian informasi yang datang melalui Info Layanan, tentu tidak semuanya merupakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Tentunya kita sebagai konsumen berhak untuk mendapat layanan sesuai dengan yang kita butuhkan. Disini lah perannya hukum perlindungan konsumen dalam menjamin hak-hak konsumen sebagaimana diamanahkan UUPK.

Saya pribadi sering kali merasa terganggu dengan kehadiran Info Layanan yang frekuensinya perhari cukup banyak. Disamping itu, menurut saya, informasi yang diberikan dalam Info Layanan tersebut bukan merupakan informasi yang saya butuhkan. Ambil contoh, pernah dalam satu hari saya mendapatkan tiga buah Info Layanan dari PJLS, frekuensi antar pesannya pun tidak lama. Pesan pertama berisi mengenai paket promosi telepon hemat dari PJS tersebut. Pesan kedua berisi informasi cara berlangganan nada sambung pribadi dari suatu grup band yang menjadi icon dari PJS tersebut. Sedangkan pesan yang ketiga berisi ajakan untuk mengikuti program lelang yang diselenggarakan PJS tersebut. Dari ketiga pesan yang saya terima, pesan yang masih memiliki informasi dan masih sesekali saya butuhkan hanyalah pesan yang pertama, yaitu mengenai paket telepon hemat dari PJLS. Itu pun saya rasa informasinya cukup sesekali diberikan, tidak perlu diulangi dalam jangka waktu tiga hari sekali.

Seharusnya, PJLS memberikan pilihan kepada konsumen, apakah konsumen ingin menerima Info Layanan atau tidak. Meskipun sifat dari Info Layanan sendiri adalah informasi yang disampaikan secara gratis dan tidak membebankan biaya sedikipun kepada konsumen yang menerima informasi tersebut, tetapi perlu dipahami sifat dari info layanan tersebut sebagian besar memiliki dan bertendensi untuk berpromosi, maka secara tidak langsung info layanan tersebut bersifat komersial (jika dilihat dari sisi PJLS) dan berpotensi mendatangkan keuntungan tambahan bagi PJLS. Coba kaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan ponsel. Jika menggunakan perhitungan kasar, satu PJLS di Indonesia memiliki konsumen dua juta orang. Bayangkan berapa kemungkinan keuntungan yang diraup dari promosi tersebut diluar pendapatan dari pulsa?

Dengan demikian, konsumen sebagai pihak yang telah membayar sejumlah pulsa seharusnya berhak atas kenyamanan dalam menggunakan produk yang telah dibeli atau dikonsumsinya, sehingga konsumen juga berhak untuk tidak mendapatkan info layanan yang tidak dibutuhkannya.

Mari berjuang untuk hak-hak kita sebagai konsumen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.