Masih menyambung long post saya sebelumnya dan masih soal MSCI. Sampai dengan November 2026 ini, PR terbesar pasar modal Indonesia masih terletak pada penegakan aturan.
Sejak 15 Oktober 2026, MSCI mengusulkan agar Indonesia diturunkan dari Emerging Market ke Standalone Market. Konsultasi dibuka sampai 30 April 2027, dan keputusan final akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. OJK menegaskan ini masih proposal. Dua hal yang disorot MSCI: struktur kepemilikan yang belum transparan dan dugaan transaksi terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga.
Isu pertama. Dalam beberapa pemberitaan, reformasi pasar modal Indonesia sudah berjalan. Data pemegang saham di atas 1% dipublikasikan setiap bulan, free float minimum dinaikkan menjadi 15%, dan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (HSC) diumumkan oleh Bursa. Saya sendiri sudah pernah beraudiensi dengan IDX untuk mewakili klien UMBRA terkait HSC ini dan mendapatkan penjelasan yang baik dari IDX.
Yang lebih menarik buat saya adalah soal keterbukaan informasi pemegang saham 1% itu. Masih belum jelas juga tindakan apa yang telah dilakukan, selain mewajibkan emiten menyampaikan laporan UBO, untuk mengantisipasi nominee dan rekening pinjam nama yang belum bisa ditelusuri hingga ke pemilik manfaatnya. Transparansi yang diharapkan belum juga terwujud.
Isu kedua. Dugaan adanya “transaksi terkoordinasi” yang disebut dalam Kontan. Transaksi terkoordinasi sendiri tidak memiliki definisi dalam UUPM. Yang paling dekat adalah larangan perdagangan semu (Pasal 91) dan manipulasi harga (Pasal 92) UUPM, yang ancaman pidananya diperberat melalui UU P2SK. Saya mencatat belum ada pihak yang dipidana akibat kejadian awal tahun ini. Apa masih dalam proses hukum?
Sanksi tegas terhadap pihak yang diduga melakukan “transaksi terkoordinasi” ini sangat diharapkan oleh MSCI dan pelaku pasar modal lainnya. Menurut laporan Kontan, MSCI bahkan menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa pelaku penyelewengan perlu diproses sampai pemenjaraan. Pada 16 November, penyidik OJK menahan tiga tersangka terkait dugaan manipulasi perdagangan waran pada tahun 2023. Berita ini bisa menjadi angin segar, tapi tampaknya banyak pihak yang belum merasa “terpuaskan” jika penegakan hukum belum menyasar pihak-pihak yang diduga melakukan perdagangan terkoordinasi yang menyebabkan IHSG luluh lantak pada awal tahun ini.
Mari kita terus memantau kinerja OJK dan SRO. UUPM menuntut pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi pemodal, dan UU OJK menambahkan kata kunci yang sedang dipertanyakan MSCI: transparan dan akuntabel.


















