Peraturan BP BUMN No. 1 Tahun 2026: Penghapusbukuan, Penghapustagihan, dan Cut Loss

Ilustrasi regulasi BP BUMN tentang penghapusbukuan dan cut loss

Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penghapusbukuan dan penghapustagihan adalah mekanisme yang penting untuk mengelola piutang macet dan aset yang sudah tidak produktif. Mekanisme ini juga berguna untuk mencegah kerugian yang lebih besar, misalnya ketika biaya penagihan sudah melampaui potensi pemulihan atau ketika biaya operasional suatu aset sudah lebih besar daripada manfaat yang didapat dari aset tersebut. Masalahnya, kekhawatiran akan risiko hukum, khususnya tuduhan kerugian negara, sering membuat pengambilan keputusan bisnis tertahan. Akhirnya, BUMN memilih tetap mempertahankan piutang atau aset yang sebenarnya sudah tidak produktif lagi.

Untuk memberikan kepastian hukum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan aset kepada Kepala BP BUMN. Delegasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan BP BUMN No. 1 Tahun 2026 (Peraturan BP BUMN 1/2026). Peraturan ini ditetapkan pada 15 Oktober 2026 dan diundangkan pada 16 Oktober 2026. Peraturan ini menjadi kerangka terbaru sekaligus menggantikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN 2/2023).

Penerbitan Peraturan BP BUMN 1/2026 juga tidak bisa dilepaskan dari agenda perampingan (streamlining) portofolio BUMN yang sedang dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.[1] Per pertengahan Agustus 2026, sekitar 290 dari 1.074 entitas di lingkungan BUMN dilaporkan telah ditutup melalui merger dan likuidasi, dengan target sekitar 300 entitas pada akhir tahun.[2]

Dalam tulisan ini, saya mencoba membahas beberapa ketentuan utama dalam Peraturan BP BUMN 1/2026 dan apa implikasinya terhadap tata kelola serta pengambilan keputusan korporasi BUMN ke depan.

Pencabutan Sebagian Ketentuan Permen BUMN 2/2023 dan Perubahan Objek Penghapusbukuan dan Penghapustagihan

Peraturan BP BUMN 1/2026, yang berlaku sejak 16 Oktober 2026, mencabut Pasal 162 sampai dengan Pasal 197 Permen BUMN 2/2023 yang mengatur penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN. Sebelumnya, Permen BUMN 2/2023 hanya mengatur penghapusbukuan untuk aktiva tetap yang dipindahtangankan atau yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya hilang, musnah, rusak sehingga tidak dapat dipindahtangankan, atau biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh.

Perluasan Cakupan Objek Pengaturan
Peraturan BP BUMN 1/2026 sekarang memperluas objek penghapusbukuan dan penghapustagihan. Objeknya tidak hanya aktiva tetap dan piutang, tetapi juga aset BUMN lain di luar keduanya, yang jenisnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh BPI Danantara untuk Persero dan oleh BP BUMN untuk Perusahaan Umum (Perum). Peraturan ini juga menetapkan kriteria penghapusbukuan, termasuk dalam kondisi tertentu. Menurut saya, kerangkanya menjadi jauh lebih luas dibandingkan aturan sebelumnya, terutama karena penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang kini diatur secara khusus.

Kriteria Penghapusbukuan Aktiva Tetap

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BP BUMN 1/2026, penghapusbukuan aktiva tetap BUMN dapat dilakukan karena tiga hal: telah terjadi pemindahtanganan, terdapat kondisi tertentu, atau sebagai bagian dari program restrukturisasi maupun penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN. Pemindahtanganan dilakukan dengan mengalihkan hak kepemilikan, misalnya melalui penjualan, tukar-menukar, ganti rugi, penyertaan modal, atau cara lain. Dalam melakukannya, BUMN perlu mempertimbangkan kondisi teknis dan ekonomis, kepentingan umum, kebutuhan pemerintah, atau kebutuhan pendanaan yang mendesak. Pada prinsipnya, pemindahtanganan didasarkan pada penilaian wajar oleh penilai independen, sedangkan penilaian untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan khusus yang berlaku.

Penghapusbukuan karena kondisi tertentu dapat dilakukan, antara lain, jika aktiva tetap hilang, musnah, atau rusak total; biaya pemindahtanganan melebihi nilai ekonomisnya; aset dibongkar berdasarkan RKAP atau program pemerintah; terdapat selisih kurang antara hasil pemindahtanganan atau likuidasi dengan nilai buku atau investasi awal (Cut Loss); atau aset tidak lagi dimiliki atau dikuasai BUMN berdasarkan peraturan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau putusan arbitrase. Yang menarik, Peraturan BP BUMN 1/2026 tidak mengatur secara khusus prosedur maupun kondisi penghapusbukuan yang dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi atau penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN. Prosesnya diserahkan lebih lanjut kepada anggaran dasar BUMN yang bersangkutan.

Kriteria Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BP BUMN 1/2026, penghapusbukuan piutang BUMN dapat dilakukan karena kondisi tertentu atau sebagai bagian dari program restrukturisasi maupun penataan BUMN/Anak Usaha BUMN. Ada dua syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu telah dilakukan upaya penagihan secara optimal namun tidak tertagih, dan tidak disebabkan oleh kesalahan.

Upaya Penagihan Optimal

Pasal 8 Peraturan BP BUMN 1/2026 menjelaskan bahwa frasa “telah dilakukan upaya penagihan secara optimal namun tidak tertagih” merujuk pada tindakan BUMN dalam melakukan penagihan kepada debitur, nasabah, dan/atau mitra untuk memperoleh pembayaran atas piutang yang telah diberikan. Penagihan tersebut harus sesuai dengan kriteria dalam standar operasional prosedur dan/atau syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau perikatan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tidak Disebabkan Kesalahan

Selanjutnya, Pasal 9 Peraturan BP BUMN 1/2026 menjelaskan bahwa frasa “tidak disebabkan oleh adanya kesalahan” berarti piutang tersebut berasal dari perikatan yang dijalankan sesuai ketentuan atau kebijakan internal, dan tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa piutang tersebut terkait dengan kecurangan, penipuan, atau kejahatan.

Perbedaan Prinsipil: Penghapusbukuan vs. Penghapustagihan
Satu hal yang perlu diingat, penghapusbukuan berbeda dengan penghapustagihan. Penghapusbukuan hanya mengeluarkan piutang dari pembukuan perseroan, tetapi hak tagihnya tetap ada. Penghapustagihan, yang benar-benar menghapus hak tagih, baru dapat dilakukan setelah piutang dihapusbukukan dan kriteria yang berlaku terpenuhi. Misalnya, biaya penagihan melebihi potensi pemulihan, tidak ada prospek pemulihan, debitur pailit atau meninggal dunia, keberadaan debitur tidak diketahui setelah upaya penagihan, terjadi keadaan kahar yang diperjanjikan, atau debitur sedang dalam pembubaran/likuidasi. Sebelum penghapustagihan, BUMN tetap wajib melakukan upaya penagihan atas piutang yang sudah dihapusbukukan.

Kriteria Penghapusbukuan Aset BUMN Selain Aktiva Tetap dan Piutang

Aset BUMN selain aktiva tetap dan piutang juga dapat menjadi objek penghapusbukuan. Jenis asetnya ditetapkan oleh BPI Danantara untuk Persero atau oleh BP BUMN untuk Perum. Penghapusbukuan dapat dilakukan apabila aset telah dipindahtangankan, terjadi kondisi tertentu, atau aset tersebut merupakan bagian dari program restrukturisasi maupun penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN. Pemindahtanganan mengikuti metode dan persyaratan yang berlaku, termasuk penilaian wajar oleh penilai independen, kecuali untuk barang dagangan yang dikecualikan dari tata cara tersebut.

Dalam kondisi tertentu, penghapusbukuan dapat dilakukan apabila aset hilang, musnah, rusak sehingga tidak dapat dipindahtangankan, berupa persediaan mati atau kedaluwarsa, biaya pemindahtanganannya melampaui nilai ekonomis, dibongkar berdasarkan RKAP atau program pemerintah, menimbulkan kerugian (Cut Loss), atau tidak lagi dimiliki maupun dikuasai BUMN berdasarkan peraturan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sama seperti aktiva tetap, Peraturan BP BUMN 1/2026 tidak menetapkan kriteria tambahan secara khusus untuk penghapusbukuan yang menjadi bagian dari program restrukturisasi atau penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

Ketentuan Mengenai Cut Loss

Bagian ini menurut saya yang paling menarik. Penghapusbukuan aktiva tetap, piutang, maupun aset BUMN lainnya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pasal 50 ayat (1) Peraturan BP BUMN 1/2026 menegaskan bahwa apabila penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan menimbulkan kerugian, BUMN dapat melakukan Cut Loss dengan menghapusbukukan aset di bawah nilai buku tercatat dan/atau menghentikan penagihan piutang yang telah dihapusbukukan. Menurut Pasal 50 ayat (2), Cut Loss dapat dilakukan melalui penghapusbukuan dengan pelepasan aset, penghapusbukuan tanpa pelepasan aset, dan/atau penghapustagihan atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan.

Pelaksanaan Cut Loss wajib memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (3). Pertama, harus didukung analisis yang memadai dalam kertas kerja yang menunjukkan potensi kerugian yang lebih besar jika Cut Loss tidak dilakukan. Kedua, penurunan nilai atau kerugian atas aset yang menjadi objek Cut Loss bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang melaksanakannya. Artinya, harus ada pemisahan yang tegas antara pihak yang mengambil keputusan bisnis di awal dengan pihak yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan Cut Loss. Ketiga, pihak tersebut tidak memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 50 ayat (4) Peraturan BP BUMN 1/2026 mensyaratkan agar pemenuhan persyaratan Cut Loss dinilai oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya. Berdasarkan Pasal 50 ayat (5), kerugian yang timbul akibat Cut Loss merupakan kerugian BUMN. Ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 164 ayat (5) PP 38/2026, mencerminkan prinsip pemisahan kekayaan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 4B UU BUMN. Jadi, kerugian atas modal dan kekayaan milik BUMN, termasuk yang timbul dari pengelolaan aset dalam kegiatan investasi maupun operasional, merupakan kerugian BUMN, bukan kerugian negara.

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (6) Peraturan BP BUMN 1/2026 memberikan perlindungan dari pertanggungjawaban atas kerugian akibat Cut Loss apabila penurunan nilai atau kerugian aset tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian; tindakan pengurusan dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, sesuai maksud dan tujuan investasi serta prinsip tata kelola bisnis yang baik; tidak terdapat benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh dari tindakan tersebut.

Kepastian Hukum & Perlindungan Pertanggungjawaban
Dengan demikian, Peraturan BP BUMN 1/2026 memberikan landasan hukum bagi BUMN untuk mengambil keputusan pengelolaan aset yang secara ekonomis memang diperlukan untuk membatasi potensi kerugian yang lebih besar, walaupun keputusan tersebut bisa menimbulkan kerugian secara akuntansi. Pengaturan ini juga memberikan kepastian bahwa kerugian yang timbul berstatus kerugian BUMN, serta perlindungan terhadap pertanggungjawaban atas tindakan Cut Loss, sepanjang keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis yang memadai, dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan maupun keuntungan pribadi.

Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN

Selain menetapkan kriteria, Peraturan BP BUMN 1/2026 juga mengatur mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pelaporan pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan. Persetujuan penghapusbukuan diajukan oleh Direksi dengan melampirkan kajian hukum, kajian ekonomis, kajian risiko, dan pakta integritas. Untuk kondisi tertentu, seperti aset hilang, rusak, atau dibongkar sesuai RKAP, persetujuan diberikan oleh Dewan Komisaris (Persero) atau Dewan Pengawas (Perum). Untuk kondisi lain, termasuk penghapusbukuan piutang karena kondisi tertentu atau aset tetap akibat Cut Loss, persetujuan diberikan oleh RUPS (Persero) atau Kepala BP BUMN (Perum). Sementara itu, penghapusbukuan karena pemindahtanganan atau restrukturisasi/penataan memerlukan persetujuan sesuai kewenangan dalam anggaran dasar BUMN.

Penghapustagihan hanya dapat dilakukan atas piutang yang telah dihapusbukukan dan tetap diupayakan penagihannya. Usulan Direksi, yang dilengkapi kajian hukum, kajian ekonomis, kajian risiko, dan pakta integritas, harus mendapat persetujuan BPI Danantara untuk Persero atau Kepala BP BUMN untuk Perum, lalu diajukan kembali untuk persetujuan sesuai kewenangan dalam anggaran dasar BUMN. Pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada BPI Danantara (Persero) atau Kepala BP BUMN (Perum), yang selanjutnya melaporkannya kepada DPR RI dan Presiden.

Implikasi Peraturan BP BUMN 1/2026 terhadap Tata Kelola BUMN

Menurut saya, Peraturan BP BUMN 1/2026 menyediakan kerangka yang lebih komprehensif dan prosedural bagi BUMN untuk melakukan penghapusbukuan, penghapustagihan, dan Cut Loss dalam pengelolaan aset dan piutang, dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. BUMN perlu meninjau dan menyesuaikan SOP, peraturan internal, dan kebijakan internal yang ada agar selaras dengan ketentuan ini, termasuk kewajiban untuk tetap melanjutkan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan.

Ada juga beberapa ketentuan lain-lain yang perlu diperhatikan. Pertama, penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit atau pembiayaan oleh BUMN perbankan dan lembaga keuangan nonbank mengikuti aturan sektoral serta pedoman dan kebijakan strategis BPI Danantara. Kedua, bagi BUMN yang tercatat di bursa luar negeri, ketentuan ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan otoritas pasar modal yang berlaku. Ketiga, BUMN juga dapat menerapkan ketentuan ini kepada Anak Usaha melalui Peraturan Direksi atau keputusan lain, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing Anak Usaha.

Catatan Kaki

  1. CNBC Indonesia, 26 Agustus 2026, https://www.cnbcindonesia.com/market/20260826153500-17-762432/danantara-siap-pangkas-perusahaan-bumn-jadi-254-ini-tujuannya ?
  2. Bisnis.com, 14 Agustus 2026, https://market.bisnis.com/read/20260814/192/1996473/danantara-kebut-perampingan-290-bumn-ditutup-lewat-merger-dan-likuidasi ?

Pemicu Diskusi: Aspek Hukum dalam Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) telah menjadi topik yang populer dan menarik perhatian banyak orang. Selama beberapa tahun terakhir, AI telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Indonesia juga tidak ketinggalan dalam perkembangan AI, dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan komunitas riset dan pengembangan.

Perkembangan teknologi AI memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Salah satu manfaat dari perkembangan AI di Indonesia adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Misalnya, dalam sektor kesehatan, AI dapat digunakan untuk menganalisis data kesehatan pasien dan membantu dokter dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Dalam sektor bisnis, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan inventaris dan manajemen rantai pasok.

AI juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor hukum. Berikut ini adalah beberapa manfaat AI dalam sektor hukum:

  1. Pemrosesan dokumen hukum: AI dapat membantu melakukan proses pemrosesan dokumen hukum seperti kontrak dan surat gugatan secara otomatis dan akurat. Hal ini dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam proses pengolahan dokumen.
  2. Analisis kasus hukum: Dalam beberapa kasus, AI dapat membantu dalam analisis data dan memberikan informasi yang relevan untuk membantu pengacara dan penegak hukum dalam menentukan strategi dan pendekatan dalam kasus hukum.
  3. Pengambilan keputusan: AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus yang lebih sederhana dan otomatis. Contohnya adalah ketika sistem otomatis menghasilkan rekomendasi untuk tuntutan dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
  4. Pemantauan dan pencegahan kejahatan: AI dapat membantu dalam pemantauan dan pencegahan kejahatan melalui analisis data untuk mengidentifikasi pola dan perilaku yang mencurigakan. Hal ini dapat membantu penegak hukum dalam mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi tindak kejahatan.
  5. Pengawasan kepatuhan hukum: AI dapat membantu dalam memastikan kepatuhan hukum dalam suatu perusahaan dengan menganalisis dan memantau perilaku karyawan terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam keseluruhan, penggunaan teknologi AI dalam sektor hukum dapat membantu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengolahan data dan informasi hukum, sehingga membantu pengacara dan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus secara lebih efektif dan efisien.

Terlepas dari besarnya manfaat AI dalam berbagai sektor kehidupan manusia, pengembangan AI harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, keamanan data, dan keberlanjutan sumber daya manusia untuk mencapai manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Di sini lah lahir adanya potensi permasalahan hukum atas pemanfaatan AI dalam kehidupan manusia. Perangkat hukum yang tepat perlu hadir sebagai jembatan pemanfaatan AI dan juga perlindungan hukum atas pemanfaatan AI itu sendiri.

Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan isu hukum yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan AI di Indonesia:

  1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan aspek penting dalam pengembangan AI. Pihak yang ingin memanfaatkan teknologi AI harus memperhatikan hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Hal ini untuk mencegah tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
    • Beberapa permasalahan hukum yang berpotensi timbul terkait dengan hak kekayaan intelektual misalnya terkait dengan hak cipta. Hak cipta melindungi hak-hak atas karya asli, termasuk karya yang dihasilkan oleh AI. Jika suatu karya diciptakan oleh AI, maka hak cipta atas karya tersebut masih dimiliki oleh pencipta (biasanya perusahaan atau individu yang mengembangkan AI). Namun, jika AI diprogram untuk menghasilkan karya berdasarkan pada data atau konten yang dilindungi hak cipta, maka timbul pertanyaan lebih lanjut? Siapa kah yang perlu dipertimbangkan sebagai pencipta dalam hal ini?
    • Contoh lain terkait dengan merek dagang. Merek dagang melindungi hak atas merek, logo, atau nama yang mengidentifikasi produk atau jasa. Dalam konteks AI, merek dagang dapat digunakan untuk melindungi merek dagang yang digunakan dalam layanan atau produk yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi AI. Bagaimana dengan merek dagang yang dibuat menggunakan AI?
  2. Perlindungan Data Pribadi. Penggunaan teknologi AI harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Banyak teknologi AI dikembangkan dengan menggunakan dan mempelajari data yang tersedia di internet di mana terdapat potensi juga data yang dipelajari merupakan data yang sifiatnya pribadi. Oleh karenanya, terkait dengan pemanfaatan AI juga perlu memperhatikan bagaimana aspek hukum dalam perlindungan data pribadi. Secara umum konsepsi dari pemanfaatan data pribadi adalah perlu adanya persetujuan dari pemilik data sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, bagaimana pemilik data dapat memastikan bahwa data pribadinya “aman” dari AI atau paling tidak pemilik data diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persetujuan/ketidaksetujuan atas pemanfaatan data pribadinya untuk AI?
  3. Etika dan Moral. Pengembangan teknologi AI juga harus memperhatikan aspek etika dan moral. AI harus didesain untuk mendorong kebaikan dan keadilan, serta tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Hal ini untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait etika penggunaan AI:
    • Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem AI harus dapat dipahami oleh pengguna dan harus dapat menjelaskan secara transparan tentang bagaimana sistem AI mengambil keputusan. Selain itu, penggunaan sistem AI juga harus memiliki akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi kesalahan atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.
    • Keadilan. Sistem AI harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak diskriminatif atau tidak adil terhadap kelompok tertentu. Sebagai contoh, sistem AI dalam perekrutan karyawan tidak boleh memilih calon karyawan berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau orientasi seksual.
    • Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data. Sistem AI harus memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada data yang valid dan terpercaya. Data yang tidak valid atau cacat dapat menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan individu atau kelompok tertentu.
    • Humanisasi. Sistem AI harus didesain untuk mendorong kebaikan dan keadilan, serta tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Hal ini untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
  4. Tanggung Jawab Hukum. Kedepannya akan ada potensi pertanggungjawaban hukum atas risiko yang timbul dari produk AI yang meliputi siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana membuktikan kesalahan pada pihak yang bertanggung jawab? Atau bahkan pengembang teknologi AI dapat melepaskan tanggung jawabnya atas pemanfaatan AI dan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang memanfaatkan teknologi AI itu sendiri? Sebagai perbandingan, di beberapa negara telah mengembangkan kerangka kerja hukum untuk menangani isu ini, seperti Uni Eropa dengan regulasi General Data Protection Regulation (GDPR) yang menentukan bahwa pengembang AI bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan oleh sistem AI mereka. Apakah kita di Indonesia akan menggunakan modal yang sama? Atau kita dapat menggunakan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
  5. Regulasi dan Standar. Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi dan standar terkait penggunaan teknologi AI. Hal ini untuk mendorong pengembangan teknologi AI yang aman, transparan, dan terpercaya. Regulasi dan standar juga harus mengatur penggunaan teknologi AI dalam sektor-sektor krusial seperti kesehatan, keamanan, dan pertahanan.

Dalam kesimpulan, perkembangan teknologi AI memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi AI dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Regulasi yang tepat dan konsekuensi hukum yang tegas harus diterapkan untuk memastikan bahwa pengembangan teknologi AI tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih belum mencakup secara komprehensif penggunaan teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk membangun kerangka hukum yang memadai dan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI secara seimbang. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi AI dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia.

Disclaimer: Ilustrasi di atas dihasilkan oleh AI di https://picsart.com dengan keyword “Legal Aspect in Artificial Intelligence, Digital Art, Cyberpunk, Concept Art”. Adapun artikel ini disusun dengan bantuan dari ChatGPT dengan berbagai query terkait yang sesuai dengan judul artikel. Rujukan yang diberikan oleh ChatGPT dalam penyusunan artikel ini antara lain:

  1. Girsang, A., & Suyanto, S. (2019). Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Industri Musik di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 16(1), 73-86.
  2. Widjaja, B., & Hasan, M. (2019). Artificial Intelligence and Intellectual Property Rights: Issues and Challenges. JIPITEC: Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 10(1), 25-43.
  3. Kala, S. (2020). Artificial Intelligence and Intellectual Property Law: A Critical Analysis. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 7(4), 1074-1084.
  4. Mulyono, A., & Susilowati, E. (2021). Hak Cipta Karya Cipta AI dalam Dunia Digital. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 45-56.
  5. “Artificial Intelligence in Indonesia: Opportunities and Challenges” – Journal of Indonesian Economy and Business (2019)
  6. “Indonesia’s AI vision and roadmap” – World Economic Forum (2019)
  7. “How AI can help Indonesia grow” – McKinsey & Company (2018)
  8. “Indonesia’s tech startups are ready to lead the way in AI” – Nikkei Asia (2021)
  9. “AI’s ethical challenges in Indonesia” – The Jakarta Post (2020)
  10. Rahmadi, R., & Hartono, J. (2020). Artificial Intelligence dan Produk Hukum Tanggung Jawab Produsen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(3), 509-522.
  11. Hidayanto, A. N., & Pranowo, A. (2020). Artificial Intelligence and Liability: An Overview of Indonesian Legal Framework. In Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2019). Atlantis Press.
  12. Miftachul Huda, A. (2020). Liability for AI-generated decisions in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 5(1), 32-44.
  13. Kusumawardhani, N. A. (2019). Artificial Intelligence dan Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Novelty, 10(2), 187-198.
  14. Rahayu, R. A., & Zulaikha, A. (2019). Tanggung Jawab Produsen dalam Produk Kecerdasan Buatan (AI). Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 245-255.

Alhamdulillah

Syukur yang tidak berhenti karena sepanjang tahun ini selalu diberikan kemudahan dan dilimpahkan banyak kesempatan untuk berprestasi. Berkat doa dan dukungan dari keluarga, klien dan teman-teman sekalian, saya secara personal mendapatkan dua penghargaan yang bergengsi bagi corporate lawyer. Penghargaan individu tersebut adalah:

Tidak mudah bagi saya untuk memperoleh dua penghargaan tersebut terutama karena harus bersaing dengan lawyer lain yang lebih senior dan telah lama berpraktik dan bekerja pada law firm yang terafiliasi dengan law firm Internasional. Adanya penghargaan ini semakin memacu saya untuk semakin berusaha memberikan yang terbaik kepada klien dan khususnya klien saya yang mayoritas merupakan BUMN sehingga secara tidak langsung sumbangsih saya juga demi kemajuan Indonesia. Selain itu, saya juga ingin membuktikan bahwa law firm Indonesia bisa tetap berprestasi dan berkontribusi meskipun tidak memiliki afiliasi dari law firm Internasional.

Seperti pemain bola profesional, prestasi individu semembanggakan apapun tidak akan lengkap kalau tidak diiringi dengan prestasi dalam club. Dalam hal ini, saya juga dengan bangga menyampaikan bahwa UMBRA juga mendapatkan penghargaan sebagai Best New Law Firm dan Technology, Media & Telecommunications Law Firm of the Year dari Asia Business Law Journal. Penghargaan individu dan penghargaan sebagai UMBRA tersebut tidak akan mungkin bisa diraih tanpa kerja keras semua keluarga UMBRA dan juga dukungan penuh serta kepercayaan dari klien-klien UMBRA.

Melengkapi berita bahagia di atas, saya juga ingin berterima kasih (untuk yang kesekian kalinya) atas kepercayaan klien sehingga UMBRA bisa memperoleh 17 nominasi pada ajang ALB Indonesia Law Awards 2019. Kalau saya tidak salah hitung, UMBRA menjadi peringkat kelima kantor hukum yang memperoleh nominasi terbanyak. Yang kembali membuat saya bangga adalah keempat law firm lainnya merupakan law firm senior yang berdiri paling tidak sudah hampir 17 tahun di Indonesia. Artinya, UMBRA menjadi law firm yang secara usia mendapatkan nominasi terbanyak. Semoga dari nominasi tersebut cukup banyak juga penghargaan yang akhirnya dapat diterima oleh UMBRA.

Sosialisasi Pembentukan BUMN Holding Pertahanan Nasional dan Industri Teknologi Tinggi

Alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian BUMN untuk menjadi konsultan hukum pembentukan BUMN Holding cluster National Defense & Hitech Industries. Ini salah satu inisiasi holding yang akan dibentuk oleh Kementerian BUMN tahun ini di samping pembentukan holding Infrastruktur, Perumahan & Pengembangan Kawasan, Farmasi, dan Investasi yang juga ditangani oleh UMBRA.

Pada kesempatan sosialisasi yang mengunjungi masing-masing perusahaan peserta Holding NDHI ini saya banyak sekali mendapatkan pengalaman baru dan belajar hal-hal baru. Dimulai dari kunjungan ke PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) yang terletak di Komplek Puspitek, Serpong. Dalam kunjungan ini, saya baru tahu bahwa pengembangan nuklir kita tidak ketinggalan dari negara maju. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ketentuan penggunaan nuklir untuk tujuan damai, ternyata sudah banyak mengembangkan teknologi nuklir untuk kesehatan yang banyak dipakai dalam penanganan penyakin kanker. Menarik sekali mengunjungi berbagai ruangan di Inuki yang meskipun terkesan sudah out-of-date tapi strukturnya dinyatakan aman apabila terjadi kondisi bencana.

Selesai berkeliling di wilayah produksi, kita harus menanggalkan semua pelindung yang digunakan dan melakukan pemeriksaan apakah ada residu radiasi yang menempel. Alhamdulillah tidak ada residu radiasi yang menempel pada saya. Sempat khawatir juga sih pas lagi berkeliling terus saya digigit laba-laba 🙂

Sosialisasi lanjutanya dilakukan di kota Bandung dengan mengunjungi PT Pindad (Persero) yang merupakan produsen alat pertahanan seperti mid-size tank, kendaraan tempur Anoa, granat, rudal dan senjata lainnya. Di sini saya melihat-lihat alat-alat pertahanan Indonesia yang ternyata cukup laku keras untuk pasar Internasional karena terkenal kualitasnya yang bagus dengan harga yang bersaing.

Di Pindad juga terasa sekali “semangat nasionalisme” karyawannya terlihat dengan kehadiran yang sangat tepat waktu, semangat menyanyikan lagu nasional, aktif berdiskusi dan sangat fokus dalam menyaksikan presentasi sosialisasi. Sayang sekali karena terbatasnya waktu, saya tidak sempat berkeliling ke bagian produksi Pindad atau mencoba naik mid-size tank produksi Pindad. Insyaallah pada lain kesempatan akan kembali berkunjung dan mencoba naik tank-nya.

Sosialisasi berlanjut ke PT LEN (Persero). BUMN yang masuk dalam High Technology Industry ini banyak memproduksi alat-alat canggih seperti panel surya, radio komunikasi untuk keperluan militer, camera untuk drone, simulator untuk pesawat terbang dan produk canggih lainnya.

Sebagai penggila teknologi, saya senang sekali berada dilingkungan LEN ini. Banyak invoasi anak bangsa yang dihasilkan di sini. Saya juga tertarik melihat produksi LEN yang ditujukan untuk penanganan wilayah bencana yang terisolasi. Paket produknya terdiri dari panel surya untuk generator listrik, alat komunikasi dan perlengkapan SAR lainnya.

Di LEN saya mencoba simolator Airbus A320 dengan rute penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta. Walhasil, penerbangan tidak berjalan dengan baik dan saya menyadari bahwa cita-cita saya untuk menjadi pilot bukan takdir untuk saya.

Kunjungan terakhir program sosialisasi tahap I adalah mengunjungi PT Dahana (Persero) di Subang. Dahana adalah BUMN yang fokus untuk memproduksi bahan peledak untuk keperluan pertahanan dan juga untuk industri pertambangan.

Salah satu produk kebanggaan dari Dahana adalah peledak yang digunakan pada roket untuk pesawat tempur Sukhoi. Di Dahana saya juga berkunjung melihat produksi kabel, detonator dan “dodol galak”. Produk terakhir sudah pasti bukan dodol yang bisa konsumsi karena ini adalah bahan peledak yang bentuknya seperti dodol garut :D.

Tidak banyak foto produk dari Dahana karena selama berkunjung ke pabriknya kita dilarang menyalakan alat komunikasi yang dikhawatirkan dapat memicu elektrostatis dan duaarrr.

Masih ada beberapa BUMN yang belum saya kunjungi untuk program sosialisasi, yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT INTI dan juga PT PAL. Semoga kunjungan berikutnya saya kembali banyak mendapatkan pelajaran dan semakin yakin kalau dengan BUMN, ekonomi Indonesia bisa semakin maju!

Pembicara dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Institute for Criminal Justice Reform

Menerima plakat pembicara dari ICJR

Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh ICJR untuk saya dapat kembali menjadi pembicara dalam kelas PKPA yang diselenggarakan oleh ICJR.

Materi yang saya paparkan kali ini masih mengenai organ Perseroan dengan memberikan contoh-contoh yang sering di tanyakan oleh klien dalam praktek hukum korporasi. Saya juga memberikan soal-soal yang diambil dari kasus nyata di Indonesia yang membuat peserta dapat memahami paparan dengan lebih aktual.

Materi lainnya adalah mengenai pengantar Merger & Acquisition yang saya tekankan ke peserta bahwa kalau mau mendalami Merger & Acquisition tampaknya tidak bisa hanya mengikuti kelas saja tapi memang harus terjun langsung menjadi konsultan hukum transaksi tersebut.

Kedua materi di atas mungkin tidak terkait langsung dengan hukum acara dan mungkin tidak akan diujikan dalam ujian advokat tapi saya percaya nasihat hukum yang baik terkait dengan pelaksanaan GCG dan juga pemahaman yang baik atas tugas dan tanggung jawab organ Perseroan merupakan mitigasi yang baik supaya sedapat mungkin kita tidak beracara di pengadilan