Bicara Keamanan Sistem

Bicara keamanan pada suatu sistem komputer/gadget itu gampang-gampang susah. Gampang karena kita bisa memasang atau menggunakan sistem perlindungan apapun yang ditawarkan. Susahnya adalah, kita tidak bisa yakin 100% bahwa sistem itu itu aman sepenuhnya. Sering kali orang berbicara bahwa sistem A lebih baik dari sistem B atau sistem C adalah yang terbaik karena sistem C itu telah menggunakan perlindungan maksimal.

Contoh pada dunia nyata deh. Banyak yang bilang bahwa menggunakan Mac OSX itu lebih aman dari Windows di PC karena tidak mungkin kena virus atau pake linux itu lebih aman dari pada pakai Mac OSX atau Windows. Apakah pernyataan ini benar? Mungkin..tapi pada kenyataannya ketiga sistem yang saya sebutkan di atas memiliki celah keamanannya masing-masing. Yang terakhir, Windows dengan berbagai virus yang tak henti-hentinya. Mac OSX dengan memanfaatkan exploit pada file pdf dan linux dengan berbagai “rootkit”-nya.

Contoh lain adalah pada dunia gadget. Banyak yang bilang pakai iPhone dengan iOS-nya itu lebih aman daripada menggunakan smartphone berbasis Android atau yang berbasis Windows Mobile. Apakah ini benar? Sekali lagi mungkin..tapi kita tidak bisa menampikkan fakta bahwa ketiga sistem operasi pada gadget itu juga bermasalah.

Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang paling utama kita lakukan adalah mengerti penuh atas apa yang kita gunakan. Artinya adalah, setiap kita menggunakan suatu sistem, kita harus paham benar apa? bagaimana? kapan? kenapa? dan siapa sistem kita itu. Dengan pengetahuan itu kita tidak mudah terjebak pada virus, trojan atau aplikasi perusak lainnya, karena berdasarkan hasil riset, penyebab utama suatu sistem menjadi tidak aman adalah pengguna dari sistem itu.

Oh iya, kalau bicara mengenai keamanan sistem, mumpung beritanya masih hangat, ada berita dari salah seorang developer apps untuk Apple yang di-kick dari statusnya sebagai apps developer karena dia menampilkan video bagaimana menembus proteksi Apple terhadap apps-nya yang konon sangat secure.

New Theme

Blog ini sudah benar-benar terbengkalai. Terlalu banyak alasan kenapa blog ini sama sekali tidak diacuhkan. Mulai dari kesibukan dipekerjaan, kesibukan sharing informasi via microblogging seperti twitter, facebook atau Google Plus. Banyak alasan lainnya yang saya sendiri bahkan mulai malas memikirkannya.

Juga terlalu banyak cita-cita untuk kembali aktif menulis di blog ini. Sebagian mungkin tidak akan tercapai, karena selain mengelola blog ini, saya juga harus mulai aktif lagi nulis untuk Neoteker. Pun, tulisan ini sebenarnya dibuat hanya untuk melengkapi kelahiran dari theme baru yang saya pilih ini. Tidak lebih.

Bicara rencana, semestinya blog ini dapat cukup mewakili beberapa pandangan saya yang terlalu banyak jika harus disalurkan lewat media microblogging. Mungkin tidak akan terlalu banyak tulisan analisis, hanya tulisan-tulisan refleksi pemikiran.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Ilustrasi Bahasa Indonesia
Ilustrasi Bahasa Indonesia
Pada tanggal 9 Juli 2009, telah diundangkan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009).

Salah satu hal yang menarik dalam UU 24/2009 ini dapat dilihat dalam Pasal 31 UU 24/2009 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selain itu, nota kesepahaman atau perjanjian melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Dalam Penjelasan Pasal 31 UU 24/2009 ini dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi intrnasional atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain dan/atau bahasa Inggris.

Berdasarkan Pasal 31 beserta Penjelasan Pasal 31 UU 24/2009 ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa setiap perjanjian (termasuk nota kesepahaman) yang salah satu pihaknya merupakan orang/badan hukum Indonesia, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Sementara bahasa asing atau bahasa Inggris dalam suatu perjanjian sifatnya merupakan komplemen dari bahasa Indonesia tersebut.

Pertanyaan logis yang mungkin timbul dengan adanya kewajiban membuat nota kesepahaman dan perjanjian dalam bahasa Indonesia adalah, apa sanksi bagi para pihak yang tidak melaksanakan kewjiban ini?

Dalam UU 24/2009 ini tidak diatur lebih lanjut sanksi bagi para pihak yang membuat perjanjian tidak dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, kita perlu melihat permasalahan ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam konteks perjanjian perdata secara umum.

Sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah karena “suatu sebab yang halal”. Apa itu sebab yang halal? Berdasarkan Pasal 1337 dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dengan kata lain, suatu perjanjian dikatakan memenuhi syarat “sebab yang halal” adalah apabila perjanjian tersebut dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Yang ingin saya sampaikan dalam hal ini adalah:

1. apakah dengan kita tidak mengikuti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan KUHPerdata? Menurut hemat saya, iya. Dalam memandang masalah ini, saya menggunakan pandangan konservatif yang cukup sempit, yaitu menafsirkan penerapan Pasal 1337 terhadap kewajiban dalam Pasal 31 UU 24/2009. Dengan tidak memenuhi Pasal 31 UU 24/2009 tersebut dapat dikatakan perjanjian kita tidak sah berdasarkan KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut secara otomatis akan batal demi hukum.

2. apakah suatu pihak (pihak Indonesia) dapat menuntut pihak lainnya (pihak asing) apabila suatu perjanjian setelah UU 24/2009 ini diundangkan dibuat hanya dalam bahasa Inggris? Sekali lagi, secara hemat saya jawab, iya. Pihak Indonesia dapat mengajukan gugatannya dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak asing. Alasannya adalah, pihak asing tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat perjanjian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 UU 24/2009.

Pendapat saya di atas dapat saja ternyata kemudian hari berubah, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah sehubungan UU 24/2009 ini.

Sesungguhnya, masih tersisa pertanyaan sehubungan dengan dua pertanyaan di atas, yaitu: Apakah dapat dalam perjanjian, para pihak sepakat hanya untuk menggunakan bahasa Indonesia dan untuk itu para pihak sepakat mengenyampingkan Pasal 31 UU 24/2009? Hal ini perlu kita pertanyakan, mengingat sering kali dalam suatu perjanjian para pihak mengenyampingkan suatu ketentuan hukum (contoh: mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata).

  • *gambar diperoleh dari sini
  • Pengantar Pengaturan Hukum di Internet

    A. Pendahuluan

    Tulisan ini akan menjelaskan secara singkat siapa yang berhak menjadi pemerintah dalam ranah Internet yang konon terkenal dengan jargon borderless teritory. Selain itu, apabila telah diketahui siapa yang berhak mengatur di Internet, bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi di Internet? Tunduk pada hukum manakah para pihak yang bersengketa tersebut? Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita menganut teori apa dan bagaimana prakteknya?

    B. Tiga Pendekatan Regulasi Internet

    Menurut Viktor Mayer-Schönberger terdapat tiga pendapat mengenai bentuk pengaturan mengenai siapa yang berhak meregulasi Internet. Pendapat pertama dikenal dengan teori The State-Based Traditionalist Discourse mengatakan sebaiknya pihak yang mengatur Internet adalah pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Pendapat kedua mengatakan, Internet sebaiknya diatur oleh masing-masing pihak berdasarkan kebiasaan atau dikenal dengan istilah The Cyber-Separatist Discourse. Terakhir, pendapat ketiga yaitu, aliran The Cyber-Internationalist Discourse, mengatakan pengaturan Internet sebaiknya melalui ketentuan internasional.

    Pendapat pertama, State-Based Traditionalis Discourse Berdasarkan pendapat ini bentuk pengaturan Internet akan diatur oleh masing-masing negara. Kelebihan teori ini adalah penegakan hukum terhadap pengaturan Internet lebih terjamin. Sementara itu, kelemahan dari pengaturan ini adalah dilupakannya dasar dari Internet yaitu sifat global. Tidak mungkin suatu negara dapat memaksakan peraturan negaranya bagi warga negara lain yang menggunakan fasilitas Internet di negaranya.

    Pendapat kedua mengatakan, Internet sebaiknya diatur oleh masing-masing pihak berdasarkan kebiasaan atau dikenal dengan istilah The Cyber-Separatist Discourse. Pendapat ini memisahkan antara kehidupan sosial di dunia nyata dengan kehidupan di dalam cyberspace. Berdasarkan pendapat ini sebaiknya pengaturan mengenai Internet tidak usah dilakukan oleh negara, karena tidak akan ada peraturan yang cocok untuk mengatur kemajemukan di Internet. Karena pengaturan Internet menggunakan kebiasaan, para pengguna Internet akan merasa lebih dapat menerima peraturan yang ada. Akan tetapi, kelemahan dari pendapat ini adalah tidak adanya penegakan hukum seandainya terjadi sengket antara para pihak.

    Pendapat ketiga yaitu aliran The Cyber-Internationalist Discourse, mengatakan pengaturan Internet sebaiknya melalui ketentuan internasional. Jadi, ada suatu ketentuan hukum berlaku secara internasional yang mengatur mengenai Internet. Pendapat ini mengarahkan pandangannya kepada usaha untuk mengunifikasikan peraturan Internet. Kelemahan dari aliran ini adalah, tidak semua negara mau mengakui pengaturan mengenai Internet yang berlaku tersebut, karena tiap negara memiliki karakterisitik tersendiri.

    C. Penyelesaian Sengketa

    Kecenderungan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa di Internet khususnya dalam penyelesaian sengketa e-commerce yang dilakukan antara business to consumer (B2C), pilihan hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum nasional dari si pelaku bisnis, karena konsumen hanya memiliki pilihan menerima klausula baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan e-commerce sama sekali (take it or leave it). Hal ini dipengaruhi hukum positif yang mengatur Internet di negara tersebut, sehingga di pengaturan mengenai e-commerce mengikuti hukum yang mengatur tentang koneksi e-commerce dalam hubungan Internetnya. Dengan demikian proses arbitrase akan menggunakan pilihan hukum dimana media Internet yang menjalankan e-commerce berada.

    Apabila sengketa yang terjadi dalam hubungan e-commerce antara client to client (C2C). Pengaturan hukum Internet yang biasa digunakan adalah menganut pada aliran The Cyber-Separatist Discourse yaitu mereka akan mengatur tersendiri mengenai pilihan hukum mana yang akan digunakan. Selanjutnya, apabila sengketa tersebut melibatkan sesama pelaku bisnis mengenai suatu hal yang berlaku secara internasional, mereka akan menganut pada aliran The Cyber-Internationalist Discourse yaitu ketentuan hukum internasional yang berlaku. Contoh sengketa pada kasus ini adalah sengketa mengenai “nama domain” atau domain name di mana pihak penyedia domain name untuk Top Level Domain seperti dot com, dot org, dan dot net menyerahkan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan pilihan hukum, hukum internasional yaitu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

    Kisah tentang Dia

    Dikutip langsung dari facebook.

    ==
    Saat itu aku telah memutuskan untuk menulis suatu kisah tentang dia. Tak lain hanya ingin mengetahui siapa dia dan apa yang dia inginkan. Mencoba membantunya melewati semua kegelisahan hatinya. Yang ku ingat, ku mulai menulis tentangnya tepat setelah kita berbicara panjang tentang dirinya.

    Ku putuskan untuk menulis suatu kisah tentang dia. Meskipun ku tahu aku menulisnya tepat di atas buku yang telah terisi penuh dengan tulisan lainnya. Ku coba menyiasatinya dengan menghapus perlahan kisah yang telah ada dan mengisinya dengan kisah cerita tentang dia.

    Ku coba menulis semua kisah tentang dia. Cepat terisi dengan narasi bagaimana ia tersenyum, suara kala ia tertawa, tangis disaat ia bersedih. Cara dia memandangku, kan ku ingat sebagai suatu cara yang berbeda yang bahkan tidak bisa kutuliskan dalam rangkaian kata.

    Ku masih menulis kisah tentang dia. Ku pahami setiap saat betapa lembaran tulisan itu bertambah dengan cepatnya seiring dengan tiap hari yang dia da aku lewati bersama. Kadang tak terlalu bermakna, tapi tangan ini tak pernah berhenti untuk tetap menulisnya, karena ku tau..hanya dengan tetap menulisnya maka aku telah memberikan sebuah makna tentang dia.

    Terus dan terus ini semua hanya tentang dia. Ku sadar, hanya lah ironi ketika kejujuran yang terungkap dalam kisah tentang dia tak sedikitpun dapat ku ungkapkan. Ketika pun ia tau bahwa aku telah menulis begitu banyak kisah tentang dirinya, ku yakin, dia tidak tahu apapun bahkan sedikit pun akan kenyataan seberapa banyak dirinya telah aku tulis dalam kisah tersebut.

    Tak terasa lelah jari ini terus merangkai kata tak berakhir tentang dia. Namun, sampai lah aku pada satu kenyataan bahwa semua kisah tentang dia ini hanyalah kisah semu dalam kehidupanya. Dia tidak membutuhkan adanya kisah lain dalam hidupnya, karena dia sendiri telah bertekad untuk merasa bahwa kisahnya adalah kisah yang sebenarnya dan bukan lah suatu kesemuan.

    Kini, waktu juga yang harus merenggut semua, kisah tentang dia kan terakhiri setelah begitu banyak cerita dirunutan waktu yang singkat.

    Ku akhiri bukan karena inginku, tapi dirinya lah yang ingin mengungkap semua luka lama dan dirinya pula yang siap ‘tuk kembali terluka. Aku…..tak ingin melihatnya kembali terluka..meskipun menurut dirinya, dia adalah kehidupan yang kuat…

    Ku tutup catatan itu, kutandai…..”ini bukan untuk kamu, tetapi untuk dia….”

    – tulisan berantakan karena terinspirasi kamar yang berantakan….