Nama Band di Patenkan?

Entah siapa yang salah, apakah terdapat kesalahan pada pewartaan oleh wartawan dari Rileks.com atau memang narasumber berita tersebut yang salah. Coba lihat link JOSHUA Rebutan Nama Dengan Grup Band. Salah satu kalimat dalam berita tersebut menjelaskan sebagai berikut.

Nama Pang-5 menurut Dhana sudah dipatenkan secara resmi pada bulan Mei 2007 lalu. Dan grupnya adalah satu-satunya yang dinyatakan resmi memakai nama tersebut. Meski nama Panglima memang bukan grupnya yang telah menciptakanya. Memang sudah ada sejak dulu.

Dari potongan paragraf tersebut pada pokoknya menjelaskan ada suatu nama grup band yang dipatenkan, kemudian nama tersebut diperebutkan. Grup yang “mematenkan” nama Pang-5 tersebut merasa sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan nama Pang-5. Continue reading “Nama Band di Patenkan?”

Skripsi: Kode Sumber (Source Code) Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu cyberterrorism.

Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website Anshar.net?

Simak penjelasannya lebih lanjut disini

Coba Tebak Apa Yang Salah?

Coba Tebak... Coba apakah kalian bisa menebak apa yang salah dari gambar di samping ini? Gambar ini diperoleh dari sini, katanya sih buku baru dari Penerbit Jasakom.

Petunjuk untuk menjawabnya: lihat Categories postingan ini 🙂 ngga bisa juga nebaknya? Masa? Coba lagi…

Kalau emang udah ngga bisa, silahkan lihat ini juga link ini (lihat tulisan kiri bawah website tersebut).

Undang-undang Penanaman Modal Baru: Upaya Membangun Citra…

Kesejahteraan bangsa yang diidamkan akan terwujud dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan membutuhkan modal, ketrampilan dan teknologi. Idealnya, pemenuhan kebutuhan pembangunan ini dapat disediakan melalui sumber dalam negeri. Kenyataannya, akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat masih rendah, demikian pula ketrampilan serta penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan yang diharapkan. Modal, berikut skill dan teknologi merupakan conditio sine quanon bagi proses pembangunan.

Continue reading “Undang-undang Penanaman Modal Baru: Upaya Membangun Citra…”