Zka’s Blog | My World, Dunia Ku…

Saya hanya ingin berbagi dengan rekan sekalian mengenai diskusi hukum yang terjadi di Detik Forum. Karena saya yakin tidak semua rekan membaca atau terdaftar sebagai member dari forum diskusi tersebut, maka dari itu ada baiknya kalau potongan diskusi tersebut saya posting di sini. Tulisan yang ingin saya bagi adalah mengenai tema yang cukup menarik, yaitu berjudul”Kekuatan Hukum E-Mail“.

Sebelum memulai membaca tulisan ini, saya ingin menyampaikan “Minal Aidin walfa Idzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin“, sekaligus saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena sudah lebih dari satu bulan tidak pernah melakukan update tulisan pada blog ini. Mohon maaf juga ketika tulisan ini diturunkan berita terkait sudah basi. Sebenarnya tulisan ini sudah dipersiapkan up-to-date, tapi karena kesibukan, tulisan ini baru bisa diturunkan saat ini.

Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia harus bangga menempati peringkat empat dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 238,452,952 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak tujuh puluh lima juta orang atau sekitar empat belas persennya merupakan pengguna Telepon Selular (ponsel). Untuk negara berkembang dan negara yang pendapatan perkapitanya termasuk Lower Middle Income Country jumlah tersebut termasuk dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki potensi dikemudian untuk terus bertambah. Penggunaan ponsel sendiri bagi beberapa kalangan di Indonesia sudah sebagai kebutuhan primer. Tidak sedikit orang termasuk penulis yang merasa lebih baik ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan ponsel. Pada taraf ini, apa bila terjadi sesuatu pada ponsel sudah merupakan sedikit bencana bagi pemiliknya.

Undang-undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (UU HAKI) didasarkan pada pertimbangan antara lain terbentuknya Organiasasi Perdagangan Dunia atau biasa disebut sebagai World Trade Organitation (WTO) yang persetujuannya telah diratifikasi oleh negara kita dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dengan berkembangnya dunia usaha, semula yang dikatakan sebagai HAKI terbatas pada Paten, Merek, dan Hak Cipta, maka dengan adanya perkembangan dunia usaha yang mengglobal, maka lingkup HAKI berkembang mencakup pula Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak tersebut merupakan hak ekskulisif yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak tersebut untuk melarang orang lain menggunakan haknya tanpa seizin pemilik hak.

Tadi malam, ketika melewati sederet Warnet yang berjejer sepanjang jalan Pondok Cina, Depok, Saya mampir kesalah satu Warnet untuk keperluan Burning DVD. Sebagaimana gambar, di atas pintu masuk Warnet tersebut terpasang Neon Box LegOS yang merupakan singkatan dari Legal OS.

Legal OS sendiri merupakan terminologi yang merujuk pada penggunaan Operation System secara legal. Meskipun bertajuk Operation System dalam pengertian umum, khusus di Indonesia terminologi ini secara langsung menunjuk pada suatu Sistem Operasi.

Entah siapa yang salah, apakah terdapat kesalahan pada pewartaan oleh wartawan dari Rileks.com atau memang narasumber berita tersebut yang salah. Coba lihat link JOSHUA Rebutan Nama Dengan Grup Band. Salah satu kalimat dalam berita tersebut menjelaskan sebagai berikut.

Nama Pang-5 menurut Dhana sudah dipatenkan secara resmi pada bulan Mei 2007 lalu. Dan grupnya adalah satu-satunya yang dinyatakan resmi memakai nama tersebut. Meski nama Panglima memang bukan grupnya yang telah menciptakanya. Memang sudah ada sejak dulu.

Dari potongan paragraf tersebut pada pokoknya menjelaskan ada suatu nama grup band yang dipatenkan, kemudian nama tersebut diperebutkan. Grup yang “mematenkan” nama Pang-5 tersebut merasa sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan nama Pang-5.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu cyberterrorism.

Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website Anshar.net?

Simak penjelasannya lebih lanjut disini